Optimalisasi Computer Vision dalam Advokasi Proses Kebijakan Publik di Jakarta

Tuesday, August 18, 2020


Di Jakarta, perihal urbanisasi menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam mengelola meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pandangan terhadap Ibukota yang dapat menjanjikan apa pun menjadi daya tarik utama, terlebih jika dilihat dari data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018, DKI Jakarta menempati posisi pertama. Lembaga legislatif mempunyai kuasa dan peran dalam membuat hukum dalam mengatur dan mengelola suatu daerah menjadi fokus prioritas. Dinamika yang terjadi dalam politik di Indonesia sudah dapat dijelaskan tentang Model Politik Birokrasi. 

Model Politik Birokrasi menganalisa proses pembuat keputusan berfokus kepada lembaga pemerintah dalam negeri, terdiri dari satu set biro dengan sumber, tanggung jawab serta tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Sehingga dapat dilihat setiap lembaga pemerintah bersaing di antara mereka sendiri untuk dapat mempengaruhi keputusan yang lain menggunakan otoritas politiknya. Hal ini terlihat pada kebijakan atau Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi terhambat dalam naik setiap tingkatan birokrasi dari eselon bawah ke eselon atas. Di sisi lain hal ini menjadi check and balances agar RUU yang dibuat merupakan hasil kesepakatan dengan semua pihak.

Lebih dari itu, beberapa pemangku kepentingan yang sadar tentang isu dan ingin menanggulanginya dengan cepat memilih untuk berproses di lembaga non-pemerintahan, seperti think tank, ̧lembaga non-profit, dan lembaga lainnya, dengan alasan memotong alur birokrasi agar lebih optimal.

Hubungan antara pemangku kepentingan, teknologi, dan perubahan telah menempatkan anak muda Indonesia tumbuh dan memiliki sikap di era digital. Meningkatnya kecenderungan untuk mengunggah tulisan, foto, dan video di media sosial dengan kebebasan ekspresi juga tak terlepas dari kenyataan bahwa pikiran-pikiran harus semakin kritis. Peran computer vision menjadi penting dalam mengombinasikan anak muda Indonesia dan tata pemerintahan kota yang bekelanjutan dalam proses pembuatan keputusan di DKI Jakarta ke depannya. Ada berbagai macam penerapan computer vision di berbagai sektor. Beberapa di antaranya dapat mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembaban, serta jenis hama yang mengganggu. 


Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi sektor pertanian. Dalam sektor lingkungan, dapat menganalisa tingkat kepekatan air sungai secara real-time guna meningkatkan kualitas air sungai. Meminimalkan risiko dan limbah, serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengelola daerah pembuangan limbah. Penerapan lebih jauh, seorang petani dapat memantau suhu dan kelembaban tanah dari jauh bahkan menerapkan data yang diperoleh computer vision untuk program pemupukan yang lebih presisi.

Penerapan computer vision dapat meningkatkan kinerja start-up berdasarkan data yang diperoleh secara real-time. Perlu dicatat bahwa sudah lebih dari 500 komunitas dan start-up hadir dalam membantu perekonomian mikro dengan berbagai isu spesifik. Mereka kurang memiliki akses terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan isu masing-masing. Adanya perolehan data dan informasi secara real-time yang difasilitasi oleh pemerintah melalui computer vision dapat mengoptimalkan kinerja dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah itu sendiri.

Perlu ada individual hybrid yang mengetahui serta mengerti hubungan dan kepentingan antara birokrat di lembaga pemerintahan dan teknokrat di lembaga non-pemerintahan guna mengawal penerapan computer vision. Idiom governance of sustainability menjadi penting dalam tata kelola berkelanjutan bagi lembaga pemerintahan yang menjadi garda terdepan dalam membuat undang-undang untuk mengelola dan melayani masyarakat yang ada di suatu daerah, khususnya DKI Jakarta. Anak muda Indonesia yang saat ini menjadi aktif dan fleksibel di segala ruangan dapat mengisi lembaga pemerintahan untuk belajar bagaimana keputusan dibuat dan dilibatkan lebih jauh.

Hal ini menjadi penting karena computer vision menjadi salah satu metode untuk mendapatkan bahan bakar berupa data sebagai pengambil keputusan yang bersifat humanis dan data-driven. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data dan informasi yang diperoleh, anak muda Indonesia dapat mengawal serta mengarahkan bagaimana interpretasi data yang ada. Berbagai kepentingan politik menjadi alasan mengapa kita harus memiliki individual hybrid yang bekerja secara sadar untuk pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Faktor yang disebutkan di awal tulisan perlu diperhatikan agar penerapan computer vision berjalan secara optimal dan diterima di masyarakat. Ketika penerapan computer vision telah memberikan kontribusi nyata secara positif di suatu daerah, maka dapat lebih mudah membawa ide segar ini di level nasional.

Reading is fum

0 comments